Apa itu BOS???

KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2010

(dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar)

SURABAYA, 23 FEBRUARI 2010

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

POINT PENTING PERUBAHAN KEBIJAKAN BOS

  • BOS pada madrasah negeri diletakan pada DIPA Satker dengan MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)
  • Konsep pendidikan gratis—tujuan program BOS
  • Penggunaan Dana BOS
  • Mekanisme Pencairan Dana BOS pada Madrasah Negeri
  • Mekanisme pencairan dana BOS Pada Madrasah Swasta

TUJUAN PROGRAM BOS

l      Secara Umum:

Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu

* Secara khusus:

  • Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
  • Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri
  • Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

KRITERIA SISWA MISKIN

*  Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa setempat

l      Terancam putus sekolah

l      Ditetapkan oleh rapat komite madrasah

KETENTUAN MADRASAH TERKAIT PROGRAM BOS

l      Semua MI/MTs negeri wajib menerima program BOS dan dilarang memungut biaya pendidikan apapun dari siswa miskin dan biaya operasional sekolah dari siswa yang mampu/tidak miskin.

l      Semua madrasah swasta/PPS wajib menerima program BOS, kecuali jika madrasah tersebut sedang dikembangkan menjadi madrasah berbasis keunggulan lokal.

l      Bagi madrasah swasta/PPS penerima program BOS dilarang memungut biaya pendidikan dari siswa miskin serta meringankan biaya operasional bagi siswa tidak miskin. Sedangkan bagi madrasah swasta/PPS yang menolak  program BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa atau Komite Madrasah dengan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah/PPS tersebut. 

l      Seluruh madrasah/PPS yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama Pusat.

 

            CATATAN:

l      BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat pada madrasah dan hal itu harus diputuskan bersama dengan Komite Madrasah dan atau orang tua/wali murid 

TEPAT GUNA

Ketentuan Penggunaan :

l      Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Kepala Madrasah/ Dewan Guru  dan Komite Madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPB madrasah disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (block grant, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb).

PENGGUNAAN DANA BOS

  1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru:
  1.  
    • Biaya pendaftaran,
    • Penggandaan formulir
    • Administrasi pendaftaran
    • Pendaftaran ulang siswa lama
    • Kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut: Untuk alat tulis, photocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa lama.
  1. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan (BOS Buku)—dibahas khusus
  2. Pembelian buku referensi, pengayaan, dan panduan guru untuk dikoleksi di perpustakaan
  1. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, pembinaan keagamaan, UKS, dan sejenisnya
    • honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy/penggandaan materi, membeli alat olah raga, alat kesenian, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba
  2. Membiayai ulangan harian, ulangan umum,   ujian madrasah, ujian nasional, dan laporan hasil belajar siswa
    • Untuk membeli bahan dan fotocopy soal, honor pengawas, panitia, koreksi hasil ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa, atau lain2 yang relevan dengan kegiatan tsb.
    • Pembayaran honor penulis soal ujian dan koreksi soal ujian dibayar untuk kegiatan ulangan/ujian yang ditetapkan dengan SK Kepala Madrasah
  3. Pembelian bahan-bahan habis pakai yang mendukung proses belajar mengajar:
    • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah, serta pengadaan suku cadang alat kantor
  4. Pembiayaan langganan daya dan jasa:
    • Membayar langganan listrik, air, internet, dan telepon
    • Untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar madrasah/PPS.
    • Membeli genset bagi madrasah/PPS yang tidak ada jaringan listrik dan madrasah/PPS tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di madrasah/PPS, atau khusus bagi daerah yang sering mengalami program pemadaman listrik, maka diperkenankan untuk membeli Genset
    • Tidak diperkenankan untuk membeli HP dan pulsa HP
  5. Pembiayaan perawatan madrasah/PPS:
    • Perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu & jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah, perbaikan lantai ubin/ keramik, dan perawatan fasilitas madrasah lainnya,
    • Perawatan ringan dilakukan dengan swakelola
  6. Pembayaran honorarium:
    • Bulanan guru honorer
    • Tugas tambahan Kepala Madrasah non-PNS
    • Tugas tambahan Wakil Kepala Madrasah/ Pembantu Kepala Madrasah
    • Wali Kelas
    • Petugas laboratorium atau perpustakaan
    • Tenaga Kependidikan PNS dan non PNS
    • Tugas tambahan bagi guru PNS dibayarkan, selama tugas tambahan tersebut di luar kewajiban 24 jam mengajar
  7. Pengembangan profesi guru:
    • pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya
    • Honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, honor peserta, pengadaan alat tulis, penggandaan materi, transport, dan konsumsi

11.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah/PPS.

  • Bantuan hanya diberikan kepada siswa yang terancam putus sekolah karena biaya transport
  • Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga digunakan untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)

12.Pembiayaan pengelolaan BOS:

  • Biaya ATK, penggandaan, surat menyurat
  • Insentif bagi Kepala Madrasah non PNS/Penjab PPS dan bagi Bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
  • Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

13.  Pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa,  dan perangkat2nya

  1.  
    • MI/PPS Ula maksimum 1 set
    • MTs/PPS Wustha maksimum 2 set
    • 1 unit printer
    • Kelengkapan komputer (Flash disk, CD, DVD)
    • Suku Cadang Komputer

14.  Khusus untuk pesantren salafiyah:

  1.  
    • Dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan
    • membeli peralatan ibadah.

15.  Bila seluruh komponen 1 s/d 14 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka dapat digunakan:

  1.  
    • Membeli alat peraga/media pembelajaran
    • Mesin ketik
    • Mebeler madrasah/PPS.
    • Seragam siswa miskin

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS

  1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain
  3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya
  4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
  5. Membeli pakaian/seragam bagi guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah)
  6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
  7. Membangun gedung/ruangan baru
  8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  9. Menanamkan saham
  10. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya kelebihan jam mengajar bagi guru PNS. Bagi guru honorer yang mendapatkan tunjangan fungsional/profesi, diperlakukan seperti guru honorer biasa.

Catatan:

  • Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan madrasah selain kewajiban 24 jam mengajar.
  • Penggunaan dana BOS bersifat prioritas
  • Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti SBU yang ditetapkan Kementerian Keuangan

KRITERIA BUKU TEKS PELAJARAN YANG DIBELI

l      Buku teks pelajaran umum:

  • IPS dan atau PKn untuk Kelas 1-6  MI/PPS Ula
  • IPA dan atau PKn untuk Kelas 7-9 MTs/PPS Wustha
  • Buku teks pelajaran lain jika dua buku tersebut sudah ada
  • Buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh pemerintah (BSE)—-ada harga eceran tertinggi
  • Buku-buku yang sudah dinilai kelayakannya oleh Depdiknas

l      Buku teks pelajaran agama:

  • Buku2 yang sudah dinilai kelayakannya oleh Depag melalui SK Dirjen Pendis tahun 2009
  • Buku Kitab Kuning Khusus untuk PPS Ula/PPS Wustha, jika buku umum dan buku agama sudah terpenuhi

KETENTUAN PEMBELIAN/PENGGANDAAN BUKU TEKS PELAJARAN

l      Alokasi pembelian/penggandaan setinggi2nya 8% dari dana BOS/siswa/tahun

            MI/PPS Ula:                 Kab     : Rp. 31.760,-

                                                Kota    : Rp. 32.000,-

            MTs/PPS Wustha         Kab     : Rp. 45.600,- 

                                                Kota    : Rp. 46.000,-

l      Buku yang dibeli/digandakan:

  • Satu siswa satu buku teks pelajaran artinya: tiap siswa dapat 2 buku (buku umum & buku PAI)
  • Buku yg dibeli harus buku baru (bukan bekas)
  • Buku yang dibeli menjadi acuan wajib bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran
  • Harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang
  • Buku harus telah dibeli oleh madrasah/PPS sebelum palajaran dalam satu semester dimulai

TEPAT PROSEDUR

l      Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa madrasah negeri pada tiap kabupaten/kota melalui Tim Manajemen BOS Provinsi.

l      Atas dasar data jumlah siswa madrasah negeri pada tiap kabupaten/kota tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah negeri pada tiap provinsi.

l      Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah negeri.

l      Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS tersebut, Tim Manajemen BOS Provinsi menetapkan DIPA BOS pada madrasah negeri dengan berdasarkan pada Rencana Anggaran dan Kegiatan Madrasah (RAKM) yang telah ditetapkan oleh tiap madrasah negeri

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOS

l      Pencairan dana BOS di KPPN dilakukan dengan mengikuti mekanisme pencairan DIPA, yaitu sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhannya .

l      Jika madrasah ingin menggunakan dana BOS untuk kegiatan di luar belanja barang non operasional laninnya sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BOS, maka dipersilahkan dengan melakukan revisi DIPA terlebih dahulu yang merinci kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam RAPBM.  

l      Pengambilan dana BOS oleh Bendahara pengelola BOS dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencairan dana BOS dari rekening madrasah kepada Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Kepala Madrasah dan Komite Madrasah.

l      Jika jumlah dana BOS yang dialokasikan pada DIPA madrasah negeri lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan/perubahan data jumlah siswa, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke Kas Negara sebelum akhir tahun anggaran. 

l      Jika sampai akhir tahun anggaran dana BOS masih tersisa di rekening madrasah, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara

PENGGUNAAN DANA BOS PADA MADRASAH NEGERI

Mengingat dana BOS pada madrasah negeri sudah berada dalam DIPA Satker Madrasah, maka berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, penggunaan dana BOS pada madrasah negeri mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a.   Dana BOS diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBN   selain dana BOS .

b.   Untuk kegiatan-kegiatan selain BOS yang dananya sudah dialokasikan dalam DIPA, penggunaan dana BOS bersifat sebagai dana tambahan jika dana yang dialokasikan tersebut tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan .

c.   Penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS dilakukan oleh Bendahara Pengelola BOS dengan diketahui oleh Kepala Madrasah dan Komite Madrasah.

 

PERPAJAKAN

l      Batas minimal honorarium guru honorer yang dikenakan pajak 5% adalah Rp. 1.320.000,-/ bulan atau Rp. 15.840.000/tahun

l      Batas minimal upah harian yang dikenakan pajak 5% adalah Rp. 150.000,-/hari dengan jumlah sebulan Rp. 1.320.000,-  

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MADRASAH NEGERI

l      Laporan Pertanggungjawaban dibuat pada tiap semester, dengan lampiran:

  • Nama-nama siswa miskin yang digratiskan sesuai dengan Format BOS-08.
  • Jumlah dana yang dikelola madrasah/PPS dan catatan penggunaan dana (RAKM/RAPBM (Forman BOS-K-1, BOS K-2, BOS K-3/Buku Kas Umum, BOS K-4/Buku Pembantu Kas, BOS-K-5/Buku Pembantu Bank, BOS K-6/Buku Pembantu pajak)
  • Jumlah siswa pada tiap semester berdasarkan jenis kelamin dan jenjang kelas (Format BOS-02D)
  • Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran (Format BOS-09).
  • Lembar pencatatan pengaduan (Format BOS-10).

l      Khusus untuk laporan pembelian buku, ada beberapa format laporan, yaitu:

  • Format BOS Buku-01 dibuat oleh madrasah/PPS yang berisikan daftar buku yang dibeli oleh madrasah/PPS
  • Format BOS Buku-02 dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten/Kota yang berisikan rekapitulasi buku yang dibeli oleh madrasah/PPs
  • Format BOS Buku-03 dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi yang berisikan rekapitulasi jumlah dan judul buku yang dibeli di setiap kab/kota.

l      Khusus untuk pertanggungjawaban pada madrasah negeri:

  • Setiap pengeluaran uang dari dana BOS untuk pembelian barang yang sifatnya inventaris, harus didaftar sebagai aset madrasah yang dipisahkan dari aset yang dibiayai dari dana selain BOS 

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOS PADA MADRASAH SWASTA

l      Penyaluran Dana BOS tidak lagi melalui lembaga penyalur, tetapi langsung ke rekening madrasah/PPS masing-masing

 

Implikasi:

  • Penulisan nomor rekening harus hati2, sehingga tidak salah yg akan menyebabkan keterlambatan dlm pencairan
  • Data harus valid, karena akan kesulitan kalau ada salah data
  • Pengembalian kelebihan dana langsung ke Kas Negara, tidak lagi ke rekening penampung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s